Pemerintah Dalam Diskursus Sosial; Agenda Bersama Melawan Virus Corona (Covid 19)

Medio Yulistio, SE

Sudah hampir kurang lebih 3 bulan umat manusia menghadapi perang melawan virus Corona (Covid19). Sampai saat ini belum ada petunjuk pasti tentang strategi yang paling efektif dalam memutus mata rantai penularannya. Tiap saat dibelahan dunia korban berjatuhan terus bertambah. Bayangkan saja, kita dihadapkan kepada musuh yang tak berwujud, dengan polarisasi serangan yang acak. Tak ada guna lagi alat sadap yang memiliki tekhnologi modern, perlengkapan perang yang canggih, ataupun agen-agen intelijen yang handal. Semua kebingungan dan bertanya dalam hati bahwa besok giliran siapa lagi. Tak pandang bulu, apapun status sosial kita, semua dihadapkan pada kemungkinan untuk dapat terjangkit.

Amerika Serikat-pun panik menghadapi situasinya, Italia, Inggris, Jerman, Spanyol yang memiliki pertumbuhan ekonomi bagus di negara Eropa pun harus kelimpungan menghadapi situasi sulit saat ini. Sekarang sambil berlomba-lomba menemukan vaksin yang tepat, semua menerka-nerka tentang apa yang harus dilakukan, dan menghitung firasat-firasat yang kemudian menjadi acuan dikemudian hari. Karena memang tidak ada preseden dimasa lalu yang dijadikan pengalaman untuk menetapkan langkah apa yang paling baik harus dilakukan.

Di Indonesia siapapun bisa menulis dan menyampaikan tentang uneg-unegnya terhadap penanganan virus Corona (Covid-19), ada yang mengatakan bahwa jahe, temulawak, jintan hitam, daun laban dan lain-lain sebagai obat, kemudian ditengah ketakutan dan kepanikan, masyarakat berbondong-bondong mencari bahan tersebut. Dan kondisi ini diperparah dengan bukan hanya dari data gugus tugas nasional atau prediksi dari analisa BIN, ahli cenayangpun menjadi referensi publik dalam "membaca" akhir dari masalah pandemi global saat ini.

Sekarang lini masa media kita dihiasi kegaduhan dan saling tunjuk tentang apa yang mesti dilakukan. Pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah hampir tidak menemui titik singgung dalam menyelesaikan persoalan. Sinkronisasi agak sulit dilakukan ditiap tingkatan, kenapa ini terjadi, selain bedanya tantangan  disetiap daerah, hal ini juga disebabkan karena setiap permasalahan yang hadir diruang sosial, pemerintah selalu mencoba menyelesaikannya dengan menggunakan perspektif dari kacamata mekanisme birokrasi.

Disinilah kita semua lupa bahwa pendekatan yang harus dilakukan harus berangkat dari kesadaran kolektif masyarakat. Pemerintah melewatkan satu hal yang paling penting, yaitu memahami bahwa masyarakat sebenarnya sudah memiliki sistem sendiri dalam menghadapi setiap persoalan yang terjadi (kearifan sosial). Maka seharusnya kebijakan yang dilakukan harus menggunakan dua paradigma tersebut. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Relasi antara pemerintah dan masyarakat harus dibangun.

Pentingnya Membangun Relasi Antara Masyarakat Bersama Pemerintah.

Sistem pranata sosial masyarakat kita sudah memiliki tradisi didalam kebudayaan hidupnya. Masyarakat kita telah jauh lebih dulu memahami arti pentingnya mempersiapkan lumbung padi dalam menghadapi masa-masa sulit daripada mendengarkan himbauan dari Maria Ozawa di media sosial. Hanya saja pemerintah kerap alpa terhadap pentingnya kebijakan yang diambil harus berpijak pada modal sosial yang dimiliki. Masyarakat harus diletakkan sebagai subjek, bukan objek kebijakan.

Kita sudah turun temurun belajar tentang gotong royong, berbagi pada waktu suka dan duka ataupun sistem sosial yang mengatur ketertiban masyarakat secara umum. Dan terbukti pendekatan yang dilaksanakan pemerintah sering kali "kaku" dan sangat "mekanis". Hal ini diperparah lagi oleh kondisi dari orientasi subjek penghasil kebijakan itu sendiri, dimana kebijakan (selalu)  ber-orientasi politis (populis) dalam melaksanakan kajian-kajiannya. Maka sah-sah saja program yang ditawarkan sangat fantastis, tapi tidak tepat guna.

Maka masalah sosial ini harus diatasi dengan cara yang lebih persuasif yaitu dengan melakukan pendekatan terhadap masyarakat itu sendiri dan juga dilakukannya identifikasi terhadap sumber dari masalah sosial. Karena untuk menyelesaikan sebuah masalah sosial, kita harus mengetahui dulu asal atau sumber dari masalah sosial yang timbul. Bagian ini sangat penting. Analisis terhadap sumber masalah sosial adalah hal paling vital dalam penyelesaian masalah.

Jika kita menggunakan sudut pandang kajian etnografi dalam menentukan kebijakan yang dilaksanakan, jangan-jangan pemerintah kita hanya butuh memaksimalkan modal sosial diruang publik atas dasar kesadaran untuk setiap orang dapat berperan melawan perang terhadap virus Corona (Covid-19), bahkan barangkali dengan terbatasnya sumberdaya yang dimiliki, pemerintah tidak mesti sampai mengeluarkan dana yang berlebihan. Karena tanpa kekuatan modal sosial dimasyarakat, uang tak berguna dan kita hanya menunggu perpecahan yang semakin tajam. Baik antar masyarakat itu sendiri, maupun antara masyarakat dengan pemerintah.

Menurut Dedi Triyadi dalam artikel tulisannya, bahwa intervensi sosial mendesak untuk dilaksanakan oleh pemerintah. Pelayanan serta pengawasan sosial bukan hanya bentuk upaya dalam menghilangkan rasa takut dan kecemasan, tetapi juga menuju kearah mempersatukan masyarakat. Perlu digaris bawahi bahwa masyarakat merupakan kesatuan yang memiliki sifat dapat berubah seiring dengan banyaknya stimulus yang datang, Stimulus yang bersifat positif diharapkan mampu untuk merubah/membangun kebiasaan (persatuan) perilaku sosial masyarakat dalam memandang virus Corona (Covid-19).

Dengan begitu perubahan masyarakat di Indonesia semakin berkembang kearah yang lebih baik-dengan meminjam perspektif Giddens tentang Teori Strukturasi. Menurut Giddens struktur itu sebagai "rules and resources" yakni tata aturan dan sumber daya, yang selalu diproduksi dan direporuksi, serta memiliki hubungan dualitas dengan agensi, serta melahirkan berbagai praktik sosial sebagaimana tindakan sosial-hubungan dualitas ini memiliki arti tindakan yang dilakukan secara berulang dan terpola dalam lintas ruang dan waktu. Oleh karenanya menurut Giddens Struktur tidak hanya bersifat mengekang tetapi dapat bersifat memberdayakan.

Penulis adalah Ketua Umum HMI Cabang Bengkulu 2010-2011